Marwan Jafar lahir di Pati, Jawa Tengah, 12 Maret 1971. Sejak kecil Marwan hidup dalam lingkungan santri. Sekolah menengah, ia selesaikan di Madrasah Tsanawiyah Manahjul Huda dan Madrasah Aliyah Mathla'ul Falah di Pati, Jawa Tengah.
Lulus Aliyah, dia hijrah ke Yogyakarta. Pengemblengan diri, pembelajaran, dan kemandirian dimulai di kota pelajar ini. Marwan adalah sosok yang haus pengetahuan. Ia kuliah mengambiil dua jurusan berbeda pada perguran tinggi yang berbeda pula.
Pertama, ia mengambil studi hukum di Fakultas Universitas Islam Indonesia (UII) dan mengambil studi ekonomi di Universitas Gajayana Malang. Dua studi ilmu hukum dan ekonomi ini penting bagi Marwan. Saat masa kuliah, Marwan aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan dan organiasisi Nahdlatul Ulama (NU). Ia menjabat Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Setelah lulus kuliah dengan gelar sarjana hukum, ia mencoba menjadi konsultan hukum di Rusdiono & Partners Law Firm. Ia juga mendirikan kantor advokat dengan nama Marwan & Sidabutar Partners Law Firm. Di sana Marwan sebagai Senior Partners. Selain itu, Marwan juga mulai mempraktikan ilmu ekonominya. Ia dipercaya untuk mengelola beberapa perusahaan. Berbagai posisi pun diraihnya. Mulai dari marketing, direktur, hingga komisaris.
Di tengah kesibukannya mengelola perusahaan, Marwan tidak melupakan ke-NU-annya. Ia juga ikut aktif di berbagai organisasi di bawah naungan NU di bidang bantuan hukum dan pengembangan ekonomi.
Karier politiknya mulai terlihat sejak ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2004 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia terpilih menjadi anggota DPR pada usia 33 tahun. Suksesnya terus begerak. Dua pemilu berikutnya 2009 dan 2014, ia kembali menjadi anggota DPR.
Pada Pilpres 2014, ia mendeklarasikan laskar ahlussunah wal jamaah untuk mendukung pasangan Joko Wiidodo-Jusuf Kalla, waktu itu PKB salah satu partai pendukungnya.
Capres Jokowi terpilih dan meminta Marwan untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Sayang, dua tahun berjalan ada perombakan kabinet. Presiden Jokowi mengganti Marwan dengan Eko Putro Sandjojo yang sama-sama dari Partai Kebangkitan Bangsa. (DN)
KELUARGA
Istri : Ari Haryati
Anak : Tiga orang
PENDIDIKAN
SD Negeri Dukuh Saeti, Pati, 1984
Madrasah Tsanawiyah Manahijul Huda, Pati, 1987
Madrasah Aliyah Mathali'ul Falah,1990
S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,1991-1998
S1, Ekonomi Universitas Gajayana Malang, 1993-1998
IMBI Yogyakarta Program BBA,1992-1995
S2, Universitas Kebangsaan Malaysia Program Pascasarjana Hukum, 2008
KARIER
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),Yogyakarta , 1995-1996
Kabid Litigasi dan konsultasi LPBH NU YOGYAKARTA, 1994-1999
Litbang GP Ansor Yogyakarta, 1995-2000
Ketua Fraksi PKB
Wakil Sekjen PP LPNU, 1999-2004
Rusdiono & Partners Law Firm sebagai Konsultan Hukum,1999
Marketing Manager PT. Sentra Mekanindo,1999-2000
Direktur PT. Madu Buana Abadi, 2000-2004
Marwan & Sidabutar Partners Law Firm sebagai Senior Partners, 2003
Direktur PT. Wahana Sarana Jati, 2000-2004
Komisaris PT. Wahana Sarana Jati, 2004
Anggota DPR-RI, 2004-2009; 2009-2014
Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi, 2014-2016
Berita Terkait
Anggota DPR Kesal ke Salah Satu BUMN, Mau Beli APD Malah Dipingpong
Nasional
11 September 2020
Pilgub Jateng, PKB Bentuk Koalisi Gemuk Lawan PDIP
Politik
28 November 2017
PKB Berambisi Duetkan Dua Eks Menteri Lawan Ganjar Pranowo
Politik
30 Agustus 2017
Dua Mantan Menteri Jokowi Penantang Kuat Ganjar Pranowo
Politik
14 Agustus 2017
PKB Ingatkan Persatuan Lebih Penting Dibanding Pilkada
Politik
1 November 2016
PKB Tunjuk Marwan Jafar jadi Ketua Pemenangan Pemilu
Politik
9 Agustus 2016
Marwan Jafar Dicopot, Jatah Menteri PKB Tetap
Politik
27 Juli 2016
Kementerian Desa Minta Tambah Anggaran 2017
20 Juli 2016
Marwan Ja'far
24 Mei 2016
UU Desa Jadikan Pemda Fasilitator Bukan Penguasa
Nasional
28 April 2016
Soal SDA, Menteri Marwan Sebut Desa Sering Dirugikan
Nasional
25 April 2016
Isu Reshuffle Dianggap Ganggu Kinerja Menteri
Politik
12 April 2016