Berita Terbaru Mahkamah konstitusi

Hakim Konstitusi, Anwar Usman, masih bisa mengikuti perkara perselisihan hasil pemilihan umum sengketa pemilu legislatif atau Pileg 2024, walaupun dia dilaporkan ke MKMK.

Mahkamah Konstitusi (MK) enggan berkomentar terkait pembahasan Rancangan Undang-Undangan tentang MK di tingkat Panitia Kerja (Panja) yang sedang bergulir di DPR.

Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi UU tentang Kementerian Negara. Salah satu pasal yang diusulkan direvisi ialah tentang ketentuan jumlah kementerian maksimal 34.

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menolak revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan menilai aneh.

Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi merespons revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibahas di masa reses

DPR dan pemerintah diam-diam menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sempat menegur kuasa hukumnya dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Anwar Usman. Laporan itu kata Fajar dilayangkan pa

Hakim konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran etik terkait prinsip kepantasan dan kesopanan.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat, berkelakar saat menerima berkas dokumen keterangan dan bukti yang diserahkan Partai Golkar dalam sidang sengketa Pileg 2024, Senin, 13 Mei

Partai Buruh akan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pihak termohon dalam hal ini KPU, dalam sidang PHPU atau gugatan Pileg 2024, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan para pemohon tentang suara di Jabar 1.